Harga Beras Naik di Tengah Surplus, Benarkah Ulah Mafia?

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kenaikan harga beras di tengah stok yang melimpah diduga disebabkan oleh keterlibatan mafia. Menurutnya, praktik ini justru merugikan masyarakat hingga mencapai Rp90 triliun. Amran menyoroti adanya transaksi beras yang dibeli dengan harga Rp13.000 per kg kemudian dijual kembali hingga mencapai Rp57.000 per kg, yang menurutnya merupakan bentuk penipuan terhadap hak rakyat. Pernyataannya disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin, 21 September 2026. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa harga beras nasional pada pekan ketiga September 2026 berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Pemerintah (HAP). Hal ini bertentangan dengan kondisi stok beras yang dinilai masih cukup melimpah, sehingga menimbulkan pertanyaan besar mengenai faktor sebenarnya yang mendorong kenaikan harga tersebut. Bulog sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab mengelola stok beras juga sempat menyatakan bahwa stok beras sebesar 5,25 juta ton terus digerakkan agar tidak menumpuk di gudang. Namun, meskipun stok tersedia, harga di pasar masih terus mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kebijakan penyediaan stok dan mekanisme distribusi yang berjalan di lapangan. Menteri Pertanian juga menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap rantai pasok beras agar harga dapat tetap stabil dan tidak lagi dimanipulasi oleh kelompok tertentu. Tanpa langkah yang tegas, kenaikan harga beras di masa mendatang tetap sulit untuk dicegah. Pemerintah diharapkan segera mengambil kebijakan yang lebih konkret untuk menjaga kesejahteraan masyarakat luas.