Amran Tegaskan Tak Ada Ruang Bagi Mafia Beras: Kita Berhadapan!

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak ada ruang bagi mafia beras di Indonesia. Pemerintah berkomitmen menyikat para pelaku usaha culas yang mengambil keuntungan tidak wajar hingga merugikan masyarakat. Amran menyoroti kasus peredaran beras fortifikasi tidak sesuai standar dan penggelembungan harga, sehingga harganya bisa mencapai Rp 57.000 per kg meski hanya seharusnya Rp 13.000. Ia menyatakan pemerintah akan memproses hukum siapa saja yang memainkan harga dan kualitas beras, termasuk mencabut izin operasional perusahaan bermasalah.

Dalam penanganan kasus ini, pemerintah telah menetapkan sekitar 120 orang sebagai tersangka dan mengidentifikasi 25 perusahaan beras bermasalah yang akan ditindak tegas. Bapanas juga menemukan tiga bentuk pelanggaran utama pada 25 merek beras fortifikasi, yaitu ketidaksesuaian administrasi dan izin edar, kandungan gizi tidak sesuai label, dan klaim kualitas premium yang tidak sesuai dengan hasil uji laboratorium. Untuk menekan kenaikan harga, pemerintah melakukan intervensi pasar melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan untuk 33,24 juta orang, dan operasi pasar sebanyak 1 juta ton.

Amran optimis harga beras akan segera melandai karena pasokan beras saat ini melimpah dan pemerintah tidak perlu mengimpor. Ia menegaskan bahwa kenaikan harga hanya bisa terjadi jika ada mafia yang sengaja memanipulasi pasokan dan harga. Pemerintah akan terus mengawasi pasar dan bertindak tegas terhadap pelaku yang merugikan konsumen.