Ini Alasan Prabowo Bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional

Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) setelah pertemuan dengan 22 pakar lingkungan dan gambut di Istana Negara pada Kamis (24/9/2026). Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, badan ini bertujuan agar izin pengelolaan wilayah gambut dikelola oleh satu lembaga, sekaligus meningkatkan fungsi pengawasan untuk mencegah kerusakan. Presiden juga menekankan pentingnya melibatkan ilmuwan dan saintis dalam penanganan gambut agar dapat dilakukan secara optimal.

BPGMN akan bertugas melakukan pemetaan lahan gambut terkini dan mengelompokkan wilayah yang cocok untuk pengembangan budidaya tanaman atau perikanan. Presiden juga memerintahkan agar kearifan lokal digunakan sebagai referensi, seperti menghidupkan kembali Masyarakat Peduli Api (MPA) dan melakukan edukasi pencegahan kebakaran. Brian menyampaikan bahwa pencegahan jauh lebih murah dan efisien dibandingkan pemadaman gambut yang sulit dan mahal.

Presiden menyampaikan pesan agar penelitian terkait lahan gambut tetap dilakukan, dengan target optimalisasi 33 juta hektare lahan gambut menjadi kawasan produktif. Brian belum merinci struktur pengurusan BPGMN, menyampaikan bahwa hal tersebut akan dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara.