Iran Ancam Setop Ekspor Minyak di Teluk Buntut Sanksi Baru AS

Sekretaris Dewan Keamangan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, mengancam akan menyetop ekspor minyak melalui kawasan Teluk Buntut jika negara-negara di kawasan turut serta dalam operasi sanksi ekonomi baru Amerika Serikat (AS) terhadap Teheran. Rezaei memperingatkan bahwa negara mana pun yang bergabung dengan langkah-langkah ekonomi Washington akan dianggap sebagai "musuh" oleh Teheran dan bahwa Iran dapat merespons dengan mengganggu ekspor energi regional. "Jika mereka memulai tindakan semacam itu, kami tidak akan membiarkan satu tetes minyak pun melintasi Teluk," tegas Rezaei dalam peringatannya. "Minyak tidak akan bisa keluar melalui Selat Hormuz ataupun Teluk Persia," ucapnya. Rezaei juga memperingatkan bahwa jalur alternatif yang digunakan untuk mengangkut minyak di luar kawasan Teluk dapat menjadi target, jika konfrontasi meningkat. Peringatan ini memunculkan kemungkinan adanya gangguan lebih lanjut di Selat Hormuz, jalur perairan yang sangat strategis bagi pasokan minyak dan gas global. Lalu lintas pelayaran di jalur perairan itu sangat terdampak oleh ketegangan antara Iran dan AS yang terlibat perang beberapa bulan terakhir. Baru-baru ini, AS beralih mengerahkan tekanan ekonomi, setelah perang yang berkecamuk enam bulan terakhir melawan Iran menghadapi jalan buntu secara militer. Perundingan damai juga terhenti dan sebagian besar lalu lintas pelayaran melintasi Selat Hormuz, yang vital untuk pasokan energi global, terblokir. Menteri Keuangan (Menkeu) AS Scott Bessent telah bertekad untuk memberlakukan "sanksi paling berat dalam sejarah" terhadap Iran. Dia juga meyakini bahwa rentetan sanksi baru Washington akan "menumbangkan" rezim Teheran. Pada Senin (24/8), Bessent memaparkan rencana AS untuk "mencekik ekonomi" Iran, yang disebutnya bertujuan untuk "memutus setiap penopang ekonomi yang menyokong rezim tirani ini". Bessent, saat mengumumkan sanksi baru untuk Iran, menyatakan bahwa negara-negara yang tidak mendukung operasi ekonomi AS akan "turut merasakan isolasi" yang dialami Teheran. Dia menambahkan bahwa Presiden AS Donald Trump menghubungi para pemimpin dunia untuk meminta mereka menghentikan interaksi dengan Iran. Sementara Departemen Keuangan AS, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa perluasan sanksi sekunder akan menargetkan aset digital dan sektor teknologi, emas, penerbangan, dan pelayaran Iran. Washington juga menjatuhkan sanksi baru terhadap 60 individu, perusahaan, dan kapal yang diduga membantu Teheran dalam menghasilkan pendapatan dari minyak, pengadaan senjata, dan operasi siber. Sanksi itu menargetkan berbagai entitas di seluruh dunia, termasuk di Uni Emirat Arab, Hong Kong, China, Singapura, dan Eropa.