Israel Lanjutkan Pencaplokan Tepi Barat Meski Dihujani Kritikan Global

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang akan menghadapi pemilu pada Oktober mendatang, memimpin pemerintahan paling kanan dalam sejarah Israel. Pemerintahannya dengan cepat menyetujui pembangunan dan perluasan permukiman Israel di Tepi Barat, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional. Netanyahu menyatakan bahwa 104 komunitas telah dibangun dan disahkan, serta 160 sawah, dengan banyak lagi yang akan datang. Proyek kontroversial seperti Rencana E1, yang melibatkan pembangunan ribuan unit permukiman baru di lahan seluas 12 kilometer persegi di timur Yerusalem, semakin memperkecil peluang terbentuknya negara Palestina merdeka. Sejak 1967, lebih dari 500.000 warga Israel tinggal di permukiman di Tepi Barat, yang juga menjadi rumah bagi sekitar 3 juta warga Palestina. Kritikan internasional terhadap perluasan permukiman semakin meningkat, terutama di tengah laporan kekerasan oleh para pemukim terhadap warga Palestina. Pekan lalu, sejumlah pemimpin Eropa mengecam proyek permukiman besar setelah Israel membuka tender untuk pembangunan lebih dari 1.200 rumah. Di tengah situasi ini, 42 dari 47 anggota kooplusi Demokrat di Senat AS menandatangani surat yang mendesak Netanyahu untuk mengendalikan lonjakan kekerasan oleh para pemukim dan menghentikan persetujuan pembangunan permukiman baru. Para senator juga mendesak investigasi terhadap kematian sembilan warga negara AS yang tewas sejak 2022, yang menurut mereka disebabkan oleh tindakan pemukim atau pasukan keamanan Israel. Konflik ini bertambah tegang setelah perang di Gaza yang dimulai pada Oktober 2023, yang menyebabkan lebih dari 73.000 warga Palestina tewas menurut kesehatan Gaza, dan hampir 1.200 warga Israel tewas dalam serangan Hamas. Banyak anggota Demokrat di Kongres semakin kritis terhadap Netanyahu dan pemerintahannya, dengan beberapa mendesak pengurangan atau penghentian bantuan militer AS yang mencapai miliaran dolar. Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, baru-baru ini mengecam pemukim militan sebagai 'teroris Israel' dan mengancam sanksi terhadap mereka yang bertanggung jawab atas pengepungan desa Palestina Qusra.