Jerman Perluas Wewenang Dinas Rahasia, Oposisi Mewanti-wanti

Pemerintah Jerman menyetujui rancangan undang-undang untuk memperluas wewenang dinas rahasia, baik Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) yang mengawasi dalam negeri maupun Bundesnachrichtendienst (BND) yang beroperasi di luar negeri. Saat ini kedua lembaga itu sebagian besar hanya boleh mengumpulkan informasi. Melalui reformasi ini, mereka akan mendapat kemampuan operasional seperti membalas serangan siber, melakukan sabotase di luar negeri dalam kondisi ketegangan militer, memanipulasi atau menghapus data, serta memasuki rumah tanpa izin hakim. Kabinet menyetujui rancangan undang-undang tersebut pada 12 Agustus dan diperkirakan berlaku mulai awal 2027.

Reformasi ini disebut sebagai yang terbesar dalam sejarah Jerman sejak 1945. Pemerintah beralasan kebutuhan menghadapi terorisme modern dan kekerasan ekstremis. Namun organisasi kebebasan sipil Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) menilai sebagian besar rancangan undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi, terkait akses dinas intelijen ke rekaman pengawasan video secara waktu nyata, pencocokan biometrik, dan penggunaan data untuk melatih AI. GFF juga menyoroti kewenangan pengawasan justru melemah karena sebagian kewenangan Komisaris Federal untuk Perlindungan Data akan dicabut.

Oposisi bereaksi beragam. Partai Kiri menentang keras dan memperingatkan potensi sistem otoriter, sementara Partai Hijau mendukung penguatan BND tetapi menilai kewenangan baru BfV sulit dipadukan dengan prinsip pemisahan kewenangan intelijen dan kepolisian. Asosiasi industri Internet eco memperingatkan bahaya celah keamanan sengaja dibiarkan terbuka. Sementara itu, Ketua Komite Pengawasan Parlemen dari partai penguasa menyatakan kepercayaan terhadap dinas intelijen yang sudah memiliki pengawasan paling ketat di dunia.