KDM Bakal Rampingkan Struktur Pemprov Jabar hingga Gabungkan BUMD

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengungkapkan rencana rampingan struktur pemerintahan dan penataan ulang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat. Langkah ini dilakukan untuk menghadapi tekanan fiskal dan meningkatkan efisiensi pengelolaan pemerintahan. Dedi menyampaikan hal ini dalam Rapat Paripurna Istimewa memperingati Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barad di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Rabu (19/8/2026). Menurutnya, jumlah pegawai dan jabatan di lingkungan Pemprov Jabar harus disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Pemerintah Provinsi berencana mengurangi jumlah jabatan dan menggabungkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menciptakan struktur pemerintahan yang lebih sederhana. Dedi menekankan bahwa semakin banyak jabatan yang dipertahankan, semakin besar beban yang harus ditanggung oleh APBD.

Selain struktur pemerintahan, Dedi juga mengungkapkan rencana penggabungan seluruh BUMD di Jawa Barat, kecuali Bank BJB, menjadi satu entitas bernama Sangga Buana. Menurutnya, banyaknya BUMD, komisaris, dan direktur tidak memberikan kontribusi optimal bagi daerah, bahkan menjadi beban. Dedi menilai, melalui penggabungan ini, seluruh aset BUMD dapat tercatat dalam satu lembaga dan dikelola oleh tenaga profesional yang dipilih melalui proses seleksi terbuka. Dedi juga menyinggung kasus hukum yang melibatkan sejumlah direktur BUMD, termasuk yang sudah ditahan atau calon ditahan.

Penataan kelembagaan dan BUMD ini menjadi bagian dari perubahan daksional yang akan dilakukan di usia ke-81 Jawa Barat. Tujuannya adalah membangun pemerintahan yang lebih profesional, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.