KDM Soroti 500 Ribu Warga Jabar Belum Nikmati Listrik: Birokrasi Harus Berbenah

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti ketimpangan layanan dasar masyarakat, khususnya sekitar 500 ribu warga Jawa Barat yang hingga kini belum memiliki akses listrik. Kondisi tersebut dinilai ironis mengingat Jawa Barat merupakan pusat lumbung energi dengan keberadaan berbagai pembangkit listrik, mulai dari PLTA, panas bumi, hingga PLTS Cirata. Dedi menargetkan masalah ketiadaan akses listrik ini dapat diselesaikan secara bertahap dalam kurun waktu dua tahun anggaran melalui skema realokasi dana daerah.

Selain pemenuhan energi, Dedi menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur jalan yang masih sulit dijangkau warga, terutama di wilayah Sukabumi, Cianjur, dan Garut. Ia turut mengkritik budaya birokrasi yang dinilai feodal dan boros anggaran untuk kegiatan seremonial tanpa dampak nyata bagi masyarakat. Pejabat pemerintah diminta berbenah dan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar publik dibandingkan pengeluaran internal pemerintahan.

Sebagai langkah strategis, Pemprov Jawa Barat berencana mengarahkan alokasi dana bagi hasil tambang langsung ke desa-desa penghasil mulai APBD 2027. Kebijakan berbasis Keputusan Gubernur tersebut difokuskan untuk pembangunan fasilitas vital, termasuk infrastruktur jalan, kelistrikan, kesehatan, dan pendidikan, agar warga setempat memperoleh manfaat ekonomi langsung dari sumber daya alam di daerah mereka.