Keiko Fujimori resmi jadi Presiden Peru, fokus perangi kejahatan

Keiko Fujimori dilantik sebagai presiden Peru pada Selasa (28/7/2026), menjadi wanita pertama yang terpilih secara demokratis untuk memimpin negara tersebut dalam masa jabatan 2026–2031. Segera setelah pelantikannya, pemimpin konservatif berusia 51 tahun ini mengumumkan pendekatan keras terhadap keamanan, memberikan wewenang kepada angkatan bersenjata untuk menjaga ketertiban umum di wilayah yang paling terdampak oleh kejahatan terorganisir.

Dalam pidato perdananya di Istana Parlemen di Lima, Fujimori mendeklarasikan "perang" terhadap organisasi kriminal, pengedar narkoba, dan penambangan ilegal di seluruh Peru, dengan menyatakan bahwa angkatan bersenjata akan memimpin operasi keamanan sementara dalam kondisi darurat. Ia juga berjanji untuk memperkuat kepolisian nasional melalui dukungan politik, peremajaan peralatan, dan perluasan wewenang institusi, serta menaikkan upah minimum nasional sebesar 15% menjadi 1.300 soles untuk mengatasi biaya hidup yang meningkat. Selain itu, ia menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kerangka ekonomi pasar bebas Peru sambil menerapkan reformasi keamanan publik yang menyeluruh.

Upacara pelantikan diwarnai polarisasi politik; legislator oposisi dari Juntos por el Peru dan Ahora Nacion melakukan aksi walk‑out, menyerukan keadilan untuk korban kejahatan pada masa pemerintahan ayah Fujimori, Alberto. Meski demikian, upacara tersebut dihadiri oleh para pemimpin negara sahabat, termasuk Raja Felipe IV dari Spanyol, Presiden Ekuador Daniel Noboa, Presiden Chile José Antonio Kast, Presiden Bolivia Rodrigo Paz, dan Presiden Argentina Javier Milei. Milei dan Fujimori mengadakan pertemuan bilateral untuk membahas penguatan kerja sama di bidang ekonomi, keamanan, sains, teknologi, dan inovasi. Peristiwa ini mencerminkan pergeseran yang lebih luas menuju politik sayap kanan di Amerika Latin, yang didorong oleh ketidakstabilan ekonomi dan peningkatan kejahatan.