Kekhawatiran Anggaran Pendidikan Tersedot Biaya MBG Kembali Mengemuka

Kepala Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri menyampaikan kekhawatiran terhadap sentralisasi tata kelola status kepegawaian guru menjadi pegawai pemerintah pusat. Ia curiga sentralisasi tidak menjamin kesejahteraan, distribusi, rekrutmen, perlindungan, dan kualitas guru yang masih merosot. Iman menyebut korupsi di Kementerian ATR/BPN perlu dijadikan pintu masuk bongkar persoalan pertanahan. Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani menekankan perlu digitalisasi tata kelola, interoperabilitas data, serta perubahan bertahap dan berbasis bukti. Komisi X DPR RI menilai alokasi 44,2% anggaran pendidikan untuk MBG dalam RAPBN 2026 menabrak konstitusi, namun dapat masuk anggaran pendidikan jika memenuhi syarat fungsional.