Kemendagri Dorong Digitalisasi Transaksi Menuju Ekosistem Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan digitalisasi transaksi menuju ekosistem pengelolaan pendapatan daerah yang terintegrasi, bukan sekadar menyediakan kanal pembayaran nontunai seperti QRIS, virtual account, atau mobile banking. Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Teguh Narutomo menekankan bahwa digitalisasi harus mencakup seluruh proses mulai dari pendataan, penetapan, penagihan, rekonsiliasi, hingga pelaporan pajek dan retribusi daerah. Dengan integrasi tersebut, data transaksi dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan berbasis data. Teguh menjelaskan bahwa paradigma harus beralih dari 'digital payment' menuju 'digital revenue management'. Digitalisasi tidak berhasil hanya ditinjau dari jumlah transaksi melalui kanal digital, tetapi harus dinilai dari dampaknya pada kinerja pendapatan daerah, seperti meningkatnya kepatuhan wajib pajak, perluasan basis pajak, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).\ Ia menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital bergantung pada kemampuan pemerintah daerah mengintegrasikan regulasi, kelembagaan, proses bisnis, sistem informasi, data, infrastruktur, sumber daya manusia, dan perilaku masyarakat. Untuk memastikan transformasi digital berjalan secara terarah, Teguh menilai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) harus berperan sebagai 'motor koordinasi' antara pemerintah daerah, perbankan, penyedia sistem pembayaran, dan pemangku kepentingan lainnya. TP2DD perlu mendorong pemerintah daerah untuk merumuskan peta jalan digitalisasi yang jelas, menentukan prioritas sektor dan jenis transaksi, serta mengidentifikasi hambatan implementasi. Perubahan Permendagri Nomor 56 Tahun 2021 diharapkan memperkuat arah kebijaman elektronifikasi transaksi pemerintah daerah agar lebih relevan dengan kebutuhan transformasi digital saat ini.