Kemendagri Dorong Pemda di Maluku Perkuat Strategi Efisiensi Belanja Pegawai

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri mempromosikan strategi efisiensi belanja pegawai di Maluku. Fokus grup diskusi dan kunjungan lapangan di BPKAD Provinsi Maluku pada 15 September 2026 menyoroti pentingnya kontrol belanja pegawai untuk meningkatkan kualitas pengelolaan APBD. Menurut Direktur Rikie, belanja pegawai tidak hanya pembatasan angka, tetapi instrumen memperbaiki struktur belanja dan meningkatkan produktivitas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan batas maksimal 30 persen belanja pegawai dari total APBD, namun hanya 65 dari 546 Pemda (12 persen) yang sudah mematuhi. Sementara itu, 481 daerah (88 persen) masih di atas batas tersebut. Pemda perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing seperti kapasitas fiskal dan struktur kepegawaian dalam penyusunan kebijakan.