Kemenkum NTB Sorot Pentingnya Kepastian Hukum dalam Proses Kewarganegaraan

Kementerian Hukum dan HAM NTB menggelar Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) untuk menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam proses pewarganegaraan. Acara yang hybrid ini diikuti tokoh utama seperti Kadiv PPPH Edward James Sinaga dan Tim Pokja BSK. Kakanwil Kemenkum NTB menekankan koordinasi lintas instansi serta integrasi data sebagai kunci proses efektif. Andry Indrady dari BSK menyampaikan bahwa evaluasi kebijakan harus menghubungkan dengan regulasi yang lebih tinggi dan akan mengubah pendekatan AIEK agar lebih terarah pada masalah nyata. Perubahan ini bertujuan memperkuat kolaborasi dan meminimalkan kesalahan regulasi yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.