Kemenkum NTB Sosialisasi IRH 2027, Dorong Penguatan Reformasi Hukum Daerah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kemenkum NTB) menggelar sosialisasi terkait Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2027 secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, 1 September 2026. Kegiatan ini bertujuan memperbarui pemahaman variabel, indikator, dan data pendukung yang akan dinilai pada IRH 2027, sekaligus mengevaluasi hasil pelaksanaan IRH 2026.

Dalam sesi tersebut, Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah (pemda) di wilayah NTB untuk meningkatkan kualitas pengelolaan regulasi. Hasil evaluasi IRH 2026 dijadikan referensi untuk memperkuat persiapan menghadapi penilaian tahun berikutnya.

Hadir dalam kegiatan ini adalah Kadiv Pengkajian dan Pengawasan Hukum (PPPH) Edward James Sinaga, Tim Sekretariat Wilayah (TSW) IRH NTB, serta seluruh Tim Kerja Asesor Pemerintah Daerah se-NTB. Mereka bersama mengkaji perubahan struktur penilaian agar pemda dapat menyiapkan diri secara lebih terarah.