Kemenkum NTB Turun Tangan, Aturan Pilkades Lombok Barat 2026 Direvisi!

Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat turun tangan mengkonsultasikan Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 20 Tahun 2021 terkait Pilkades 2026. Pemkab Lombok Barat memastikan ketentuan regulasi memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan multitafsir menjelang tahapan penetapan calon. Salah satu substansi yang dibahas adalah persyaratan terkait ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kemampuan membaca kitab suci. Tim Kanwil Kemenkum NTB menelaah ketentuan bagi PPPK, PNS, TNI, dan Polri dalam regulasi tersebut, serta menyempurnakan norma agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.