Kemenkum Paparkan Program Strategis 2027 di DPR, Usul Tambah Anggaran Rp 837 M

Kementerian Hukum (Kemenkum) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 837,185 miliar untuk tahun 2027, sehingga total pagu menjadi Rp 4,238 triliun. Usulan ini disampaikan Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XIII DPR RI. Pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah untuk Kemenkum pada 2027 hanya mencapai Rp 3,4 triliun, yang lebih rendah dari usulan pihak kementerian sebesar Rp 1,091 triliun atau 24,3% kurang.

Eddy menjelaskan penggunaan anggaran tersebut, dengan Rp 1,3 triliun untuk belanja pegawai dan Rp 351 miliar untuk operasional satuan kerja. Anggaran non-operasional sebesar Rp 1,697 miliar akan digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, termasuk tunjangan kinerja pegawai dan operasional kantor di 33 kantor wilayah.

Kemenkum mengusulkan tambahan anggaran untuk 11 kegiatan strategis, termasuk pembinaan literasi hukum dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin (Rp 288,9 miliar), peningkatan teknologi informasi layanan publik (Rp 150,1 miliar), dan mendukung reformasi birokrasi (Rp 181,9 miliar). Usulan ini disampaikan melalui surat Menteri Hukum Nomor M.HH-PR.01.04-49 tanggal 13 Agustus 2026.