Rp103 Miliar untuk Podcast, DPR Pertanyakan Prioritas Kemenkop di Tengah Usulan Tambahan Triliunan

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mempertanyakan alokasi anggaran Kementerian Koperasi (Kemenkop) sebesar Rp103 miliar untuk kegiatan podcast, video, dan konten serupa. Sorotan ini muncul saat Kemenkop mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp4,53 triliun untuk tahun anggaran 2027, di atas pagu yang tersedia sebesar Rp742 miliar. Mufti menyoroti minimnya penjelasan spesifik terkait penggunaan dana tersebut dan mempertanyakan urgensi serta dampaknya bagi masyarakat. Ia berargumen bahwa kebutuhan komunikasi publik dapat dipenuhi melalui platform media sosial yang sudah tersedia, sehingga alokasi besar untuk podcast dan video dinilai kurang efisien. Dalam rapat kerja dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Mufti juga meminta agar anggaran lebih besar diarahkan kepada program yang memberikan dampak langsung, seperti penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menurutnya, dana sebesar itu lebih bermanfaat jika digunakan untuk mempercepat operasional KDKMP dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Ferry menjelaskan bahwa tambahan anggaran Rp4,53 triliun terdiri dari Rp541 miliar untuk operasional dan Rp3,99 triliun untuk program teknis, termasuk penguatan SDM, digitalisasi, dan pengawasan koperasi. DPR menekankan pentingnya akuntabilitas dan kejelasan tujuan dalam penggunaan anggaran, terutama di tengah permintaan tambahan dana yang signifikan.