Komisi IX DPR Minta Pemerintah Aktif Atasi Dampak Abu Vulkanik Anak Krakatau

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris meminta pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk mengatasi dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau secara aktif. Ia menekankan bahwa sebaran abu vulkanik harus diperlakukan sebagai persoalan kesehatan masyarakat, bukan hanya lingkungan, karena partikel abu dapat menyebabkan gangguan saluran pernapasan, penyakit paru, dan penyakit jantung. Charles mengimbau masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan, untuk mengurangi aktivitas di luar rumah saat paparan abu masih tinggi. Ia juga meminta pemerintah untuk tidak hanya memberikan imbauan, tetapi juga memastikan fasilitas kesehatan siap menghadapi peningkatan kasus gangguan kesehatan seperti ISPA dan iritasi mata, serta memastikan ketersediaan masker yang cukup bagi masyarakat di wilayah terdampak. Selain itu, Charles menyoroti kenaikan harga masker hingga 10 kali lipat di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Ia meminta pemerintah segera mengintervensi harga masker agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan. Bahkan, ia mengusulkan agar pemerintah membagikan masker secara gratis kepada kelompok rentan dan masyarakat di wilayah dengan paparan tinggi. BMKG mencatat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau masih menyebar hingga ke wilayah Jakarta. Berdasarkan data per 6 September 2026 pukul 06.00 WIB, teridentifikasi dua klaster sebaran abu vulkanik. Klaster pertama meliputi sebagian Banten, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, dan Samudra Hindia di sebelah barat, dengan ketinggian abu mencapai 4.570 meter (15.000 ft) ke arah tenggara-barat laut. Klaster kedua tersebar di Samudra Hindia di sebelah barat dan barat daya Bengkulu, Lampung, dan Banten, dengan ketinggian abu mencapai 15.240 meter (50.000 ft) ke arah barat daya-barat, yang berpotensi mempengaruhi penerbangan.