Komisi V DPR Dorong Integrasi Kelembagaan dan Anggaran untuk Perkuat Penanganan Bencana

Komisi V DPR mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan kelembagaan penanggulangan bencana agar respons terhadap bencana alam berada dalam satu komando tunggal. Integrasi ini perlu didukung dengan skema anggaran khusus yang dapat digunakan sejak fase tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana. Menurut Wakul Ketua Komisi V DPR Syaful Huda, kebutuhan ini terlihat nyata dalam penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) baru-baru ini.

Saat ini, penanganan bencana masih melibatkan banyak lembaga dengan tugas dan kewenangan berbeda, antara lain Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta Kementerian Pekerjaan Umum. Menurut Syaful, keberadaan banyak lembaga ini justru dapat menyulitkan koordinasi respons bencana yang cepat dan efisien. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya konsolidasi dan integrasi kelembagaan agar satu komando dapat berjalan dengan lancar.

Komisi V telah berkoordinasi dengan ketiga lembaga tersebut dalam merespons gempa NTT. Koordinasi mencakup pemantauan kemungkinan gempa susulan dan tsunami, evakuasi korban, hingga pemulihan infrastruktur yang terdampak. Setelah BMKG melaporkan gempa berkekuatan 7,7, Komisi V meminta lembaga tersebut terus memberikan pembaruan informasi secara real time, khususnya terkait kemungkinan tsunami dan gempa susulan.