Komisi X Sepakat Pendidikan Negeri Gratis Usulan Prabowo, Minta Dihitung Matang

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyatakan dukungan atas rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan biaya pendidikan negeri dari SD hingga perguruan tinggi negeri. Namun, Lalu menekankan bahwa kebijakan ini perlu didukung dengan perhitungan fiskal yang matang. Ia menjelaskan bahwa biaya yang harus ditanggung negara tidak hanya meliputi uang sekolah atau UKT, tetapi juga biaya operasional, sarana-prasarana, gaji guru, hingga kebutuhan pembelajaran. Akibatnya, kebutuhan anggaran tambahan untuk merealisasikan program ini berpotensi mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun.

Lalu menilai bahwa pembiayaan program pendidikan gratis tidak dapat hanya mengandalkan uang hasil sitaan tindak pidana korupsi, karena sumber tersebut bersifat tidak pasti dan fluktuatif. Sebaliknya, uang hasil korupsi yang berhasil dikembalikan ke negara lebih tepat digunakan sebagai sumber tambahan. Pembiayaan utama tetap perlu bersumber dari APBN dan APBD yang berkelanjutan.

Selain isu anggaran, Lalu juga mengkhawatirkan kesiapan perguruan tinggi negeri jika pendidikan benar-benya digratiskan hingga jenjang universitas. Ia menyarankan agar kebijakan ini diterapkan secara bertahap dengan perhitungan biaya yang transparan dan sumber pembiayaan yang stabil. Lalu juga menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan pendidikan agar tidak menurun meski biaya menjadi gratis.