KPK Soroti Sumber Dana 13 Rumah Dinas di Lapas Cibinong

KPK menginvestigasi keberadaan 13 rumah dinas di Lapas Cibinong, Jawa Barat, yang tidak tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Dari total 16 unit rumah dinas, hanya 3 yang terdata secara resmi. KPK mempertanyakan sumber pendanaan, pemberi izin, serta kemungkinan penggunaan fasilitas mewah oleh warga binaan tertentu.

Dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI, mantan Kaur Umum Lapas Cibinong, Deni Sugiarto, menyatakan bahwa bangunan tersebut selesai pada April 2023 di masa kepemimpinan Kalapas Usman Madjid. Deni mengklaim tidak mengetahui sumber anggaran pembangunan tersebut dan menyebut pembangunan dilakukan berdasarkan izin lisan bupati saat surat resmi masih diproses. KPK kini berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk pendalaman lebih lanjut.