MA Minta Tambahan Anggaran Rp 7,9 T untuk Belanja Pegawai-Non Operasional

Komisi III DPR RI dan Mahkamah Agung (MA) membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada rapat Senin (31/8/2026). MA telah mengajukan anggaran Rp 10 triliun pada 15 Juli 2026, dengan tambahan yang disetujui sebesar Rp 2,382 triliun untuk tahun 2027. Namun, masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 7,92 triliun yang dibutuhkan MA. Kebutuhan ini terdiri dari belanja pegawai Rp 3,872 triliun untuk memastikan hak-hak pegawai dan kebutuhan sumber daya manusia peradilan, serta belanja non-operasional Rp 4,048 triliun untuk mendukung pembinaan, pengawasan, pendidikan, pelatihan, pengembangan sistem peradilan, transformasi layanan, dan kebutuhan strategis lainnya. MA meminta dukungan DPR agar kebutuhan tambahan tersebut direkomendasikan ke Menteri Keuangan demi penyelenggaraan peradilan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.