DPR Minta Karhutla Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional: Kalimantan Sudah Seperti Setengah ‘Neraka’

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Daniel Johan, meminta pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional. Hal ini dilatarbelakangi oleh peningkatan kasus kebakaran yang semakin parah dan dampaknya yang signifikan terhadap kesehatan, perekonomian, dan aktivitas sehari-hari warga. Daniel menyoroti bahwa Kalimantan kini terlihat seperti setengah 'neraka' akibat asap tebal dari Karhutla. Ia juga memperlihatkan video yang memperlihatkan keganasan api melalap lahan dan hutan, serta dampaknya seperti anak-anak kesulitan berangkat sekolah dan kecelakaan lalu lintas akibat jarak pandang terbatas. Di beberapa daerah seperti Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak, sekolah terpaksa ditutup karena kualitas udara yang buruk. Jarak pandang di sejumlah wilayah hanya tersisa antara 10 meter, terutama di Banjarbaru dan Kalimantan Selatan, yang mengganggu aktivitas transportasi udara dan darat. BNPB melaporkan sebaran hotspot tertinggi berada di Kalimantan Tengah dengan 767 titik, diikuti Kalimantan Barat dengan 560 titik, sementara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing memiliki 74 titik, dan Kalimantan Utara hanya 3 titik. Dampak Karhutla tidak hanya dirasakan di dalam negeri tetapi juga mengganggu negara tetangga. Daniel menyoroti kurangnya persiapan pemerintah dalam menghadapi bencana yang rutin terjadi setiap tahun ini. Ia mendesak pemerintah untuk segera mengerahkan pasukan pemadaman secara masif, termasuk operasi water bombing dan tim gabungan dari Manggala Agni, BPBD, TNI, dan Polri, untuk menangani titik api di lahan gambut yang berisiko menyebar ke bandara. Selain itu, ia mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca melalui kolaborasi BNPB, BMKG, dan BRIN. Daniel juga menuntur penegakan hukum yang tegas terhadap pihak yang sengaja atau lalai menyebabkan Karhutla. Akhirnya, ia mendesak Kementerian Keuangan untuk segera mencairkan anggaran sebesar Rp290,9 triliun untuk operasional pencegahan dan penanggulangan Karhutla.