Membaca Muktamar NU dari Perspektif Neuropolitik: Antara Trust dan Obedience

Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 telah selesai dengan KH Miftachul Akhyar terpilih kembali sebagai Rais Aam dan KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Menurut Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa), analis neuropolitik, fokus utama tidak pada siapa yang memegang kekuasaan, tetapi bagaimana cara jutaan warga NU memahami dan mempercayai keputusan tersebut. Politik, menurutnya, bekerja jauh sebelum pemilu atau pencoblosan, yaitu melalui pembentukan persepsi, penanaman rasa takut, dan penguatan identitas. Dalam jaringan pesantren NU, kepercayaan (trust) berperan penting karena manusia tidak mungkin memverifikasi seluruh informasi yang diterima, sehingga mereka melakukan cognitive outsourcing kepada tokoh yang dianggap lebih berpengalaman atau bermoral seperti kiai. Namun, masalah muncul ketika trust beralih menjadi obedience (ketaatan) berlebihan, yang menutup ruang untuk bertanya dan menggantikan argumentasi dengan otoritas atau simbol agama. Dalam pemilihan Ketua Umum, 552 pemilik suara menentukan mekanisme, dengan 401 suara mendukung perubahan ke sistem AHWA dan 150 mempertahankan sistem lama. Meskipun perubahan memiliki legitimasi prosedural, prosesnya menimbulkan kekhawatiran akan penggunaan simbol agama dan nama besar dalam pengambilan keputusan.