Mendagri Dorong Forkopimda Sumatera Solid Jaga Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Daerah

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sumatera untuk memperkuat sinergi guna menjaga stabilitas daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam rapat koordinasi regional yang diselenggarakan di Balairung Badan Pengusahaan Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu (12/8/2026), ia menekankan bahwa kekompakan seluruh unsur Forkopimda menjadi kunci utama untuk menyelesaikan berbagai persoalan daerah secara cepat dan efektif. Setiap unsur Forkopimda, kata dia, memiliki kekuatan dan kewenangan masing-masing, sehingga perlu saling melengkapi melalui koordinasi yang baik. Untuk itu, ia menyarankan agar rapat Forkopimda digelar secara rutin, minimal satu hingga dua bulan sekali, serta diselenggarakan pertemuan informal untuk membangun keakraban antarpimpinan. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu merespons berbagai tantangan, baik di bidang politik, hukum, keamanan, maupun pembangunan.

Mendagri juga menyoroti pentingnya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini mencapai 5,29 persen. Ia memuji capaian ini sebagai angka yang sangat baik, namun menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi antardaerah masih bervariasi. Di wilayah Sumatera, Kepulauan Riau dan Lampung disebutkan sebagai provinsi yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Untuk menjaga dan meningkatkan angka tersebut, ia meminta seluruh kepala daerah di Sumatera, bersinarnya unsur Forkopimda, untuk terus berkoordinasi dan memastikan bahwa program pemerintah serta belanja daerah berjalan secara efektif dan produktif. Koordinasi ini, menurutnya, harus dilakukan secara aktif, bukan hanya ketika menghadapi krisis.

Di sisi lain, Mendagri menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga, khususnya pada komoditas pangan, karena kenaikan harga dapat berdampak langsung pada situasi keamanan dan politik suatu daerah. Oleh karena itu, ia meminta seluruh unsur Forkopimda ikut mendukung upaya pengendalian inflasi dengan langkah-langkah konkret yang sesuai dengan kondisi setempat. Pengendalian harga, kata dia, tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala daerah, tetapi membutuhkan partisipasi dan dukungan penuh dari seluruh komponen Forkopimda agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan mencapai seluruh lapisan masyarakat.