Mendagri Dorong Pemda Gerak Cepat Tangani Karhutla & Cegah Titik Api Baru

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah untuk segera menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi serta mencegah munculnya titik api baru. Dalam rapat koordinasi virtual pada Selasa (15 September 2026), Tito menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyetujui tambahan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp760 miliar untuk tujuh provinsi terdampak karhutla, termasuk Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Dana ini ditujukan untuk mempercepat respons di lapangan dan menghindari keterlambatan akibat proses administratif.

Untuk memastikan anggaran dapat segera digunakan, Tito menerbitkan Surat Edaran Nomor 300.2.8/6460/SJ terkait penggunaan bantuan pemerintah pusat dan keuangan pemda lain. Ia meminta kepala daerah untuk segera menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) agar prosedur penggunaan dana dapat dilaksanakan tanpa hambatan. Selain itu, Tito juga menekankan pentingnya penegakan yang kuat terhadap larangan pembukaan lahan dengan cara membakar sesuai Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026. Beberapa daerah yang masih memiliki Peraturan Daerah (Perda) dengan ketentuan umum diminta untuk menyesuaikannya dengan ketentuan Inpres tersebut agar lebih spesifik dan efektif dalam pencegahan karhutla.