Mendagri Ungkap Butuh Suntikan Dana Rp 14 T untuk Atasi Fiskal di 79 Daerah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan kebutuhan anggaran sebesar Rp 14 triliun untuk mengatasi krisis fiskal di 79 daerah yang mengalami kesulitan keuangan. Dari jumlah tersebut, Rp 3,5 triliun diperlukan khusus untuk menutupi kekurangan belanja pegawai, sementara sisanya mencakup kebutuhan fiskal lainnya. Tito menyampaikan bahwa sejumlah daerah sudah melakukan efisiensi namun tetap tidak mencukupi, sehingga perlu tambahan dana dari Kementerian Keuangan melalui mekanisme transfer ke daerah (TKD) dan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH).

Pemerintah sedang mengkaji dua skema penyelesaian. Pertama, penambahan anggaran TKD yang sudah diusulkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk dibahas pada level pemerintah dan DPR. Kedua, prioritaskan pembayaran DBH kepada pemda yang kekurangan fiskal. Tito menyatakan total DBH yang belum dibayarkan pemerintah pusat ke pemda mencapai Rp 70 triliun pada 2024, dan data terkait telah disampaikan kepada Menteri Keuangan pada hari Senin.

Menurut Tito, keputusan akhir akan dilakukan oleh Presiden, Bappenas, dan DPR setelah melalui proses diskusi. Prioritas pemerintah adalah membantu daerah yang benar-benar mengalami kesulitan fiskal dengan dana yang tersedia.