Menimbang Model Tata Kelola AI China dan Tantangannya di Indonesia

China mengembangkan regulasi AI yang ketat berlapis dengan penegakan hukum nyata, termasuk denda hingga persentase pendapatan tahunan, penangguhan layanan, bahkan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan Indonesia menyusun regulasi yang lebih pluralistik berbasis human-centered namun terliput rapuh karena tidak ada sanksi denda, audit teknis, atau ancaman penutupan layanan. Ketiadaan hukum mengikat ini menimbulkan celah bagi bias, diskriminasi, pelanggaran hak cipta, deepfake, dan eksploitasi data. Indonesia dapat mengambil langkah praktis seperti transparansi sumber data pelatihan, watermarking konten AI, serta sanksi administratif tegas, dengan tetap menjaga kebebasan berpendapat masyarakat.