Menjelang Muktamar Ke-35 NU, Ketua PWNU DKI Jakarta Ajak Cegah Politik Transaksional

Ketua PWNU DKI Jakarta KH. Samsul Ma’arif mengajak seluruh pihak untuk mencegah praktik politik transaksional menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang. Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi bertema "Setop Politik Transaksional di Muktamar NU" di Jakarta Pusat, yang turut dihadiri kiai sepuh Pesantren Tebuireng KH Musta’in Syafi’ie, Direktur Parameter Indonesia Adi Prayitno, serta CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali.

Menurut Samsul Ma’arif, penerapan mekanisme ahlul halli wal ‘aqdi (AHWA) dapat menjadi langkah efektif guna menekan potensi politik uang. Ia meyakini para anggota AHWA memiliki integritas tinggi dan tidak mudah dipengaruhi suap secara langsung. Kendati demikian, seluruh pihak diminta tetap waspada terhadap berbagai celah kecurangan yang mungkin terjadi di luar sistem pemilihan resmi.

Kewaspadaan tersebut ditujukan kepada pihak-pihak di sekitar calon, termasuk perantara atau kerabat kiai yang berpotensi memfasilitasi transaksi politik terselubung. Selain mengantisipasi perantara bagi anggota AHWA, Samsul turut menyoroti isu pemberian uang transportasi agar tidak disalahgunakan sebagai sarana politik transaksional.