Misbakhun Ingatkan Kepala Daerah Tak Main Anggaran, Singgung Audit BPK

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan para kepala daerah serta pejabat BUMD dan BLUD agar mengelola anggaran daerah secara bertanggung jawab. Anggaran, katanya, harus langsung terlihat manfaatnya bagi masyarakat melalui layanan seperti jalan, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan infrastruktur. Ia menekankan bahwa penggunaan anggaran publik memiliki konsekuensi administratif, hukum, dan moral, sekaligus menyebutkan pentingnya patuh terhadap konstitusi dalam pengelolaan keuangan negara. Misbakhun juga menjelaskan peran BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang diberi mandat konstitusi, namun menegaskan bahwa tujuan audit BPK bukan sekadar mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai ketentuan dan mendorong perbaikan. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar dan spesifikasi dalam pengadaan dan pelaksanaan proyek, karena hal-hal kecil seperti ketebalan aspal atau kelas besi bisa menjadi temuan besar dalam pemeriksaan. Lebih lanjut, Misbakhun menyampaikan bahwa sistem audit BPK kini semakin canggih dengan pemanfaatan teknologi informasi dan data elektronik, sehingga pemeriksaan tidak hanya fokus pada dokumen fisik, tetapi juga meliputi server, sistem, dan transaksi digital. Ia menegaskan bahwa APBN, APBD, dan anggaran lainnya harus dipandang sebagai representasi kepentingan rakyat, termasuk gaji pegawai, pembangunan, dan berbagai kebutuhan publik.