OTT Dirjen ATR/BPN, DPR Desak KPK Bongkar Tuntas Dugaan Suap Pengurusan HGB

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta KPK mengusut dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di BPN Kabupaten Bogor. Kasus ini menyeluruh setelah OTT KPK mengamankan 17 orang, termasuk Dirjen PPTR ATR/BPN. Abdullah menekankan investigasi harus mencakup seluruh rantai transaksi mulai dari pemberi, penerima, perantara hingga jaringan korupsi yang lebih besar. Pengungkapan ini dianggap penting untuk membersihkan mafia tanah yang merugikan negara dan mengganggu kepastian hukum masyarakat. Ia juga meminta evaluasi tata kelola pelayanan pertanahan ATR/BPN agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.