PB HMI Desak Pemerintah Tetapkan Darurat Lingkungan Nasional, Ini Alasannya

PB HMI mendesak pemerintah menetapkan status darurat lingkungan nasional akibat banjir, longsor, kebakaran hutan, dan hilangnya tutupan hutan di berbagai wilayah Indonesia. Andi Kurniawan, Ketua Bidang Lingkungan Hidup PB HMI, menyatakan bencana alam dan kerusakan lingkungan tidak boleh dilihat sebagai persoalan terpisah, melainkan indikasi tekanan besar terhadap daya dukung ekologis. Ia meminta pemerintah menilai kebijakan perizinan, tata ruang, pertambangan, kehutanan, pangan, dan pembukaan kawasan secara menyeluruh. Status darurat harus diikuti langkah konkret seperti audit izin usaha di kawasan rentan, evaluasi pembukaan hutan dan lahan, penegakan hukum terhadap pencemaran, serta pemulihan ekosistem rusak. Salah satu indikator tekanan ekologis adalah tingginya kehilangan tutupan hutan.