PDIP Minta Anomali Data Desil Diperbaiki, Dorong Pemutakhiran Berkala

Kapoksi PDIP Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina meminta pemerintah membentuk tim khusus untuk mengevaluasi anomali data desil yang berpotensi mengancam penerima bantuan sosial seperti KIP. Selly menyoroti ketidaksesuaian antara hasil sistem dengan kondisi lapangan, terutama dalam metodologi, pemutakhiran, dan verifikasi data. Ia mempertanyakan penggunaan desil sebagai satu-satunya dasar penentuan kelayakan bantuan, seperti terjadi pada pengemudi becak motor Timbul yang tiba-tiba masuk desil 9 meski sebelumnya layak menerima KIP. Selly menuntut mekanisme pembaruan data harus cepat, gratis, sederhana, transparan, dan responsif untuk melindungi hak penerima bantuan yang terancam kehilangan akibat kesalahan administrasi.