PDIP: Penutupan 833 Dapur MBG yang Langgar SOP Bukan Terobosan

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari PDIP, Charles Honoris, menanggapi penutupan permanen 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, karena melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP). Charles menyatakan penutupan ini bukan terobosan, melainkan kewajiban yang seharusnya dilakukan sejak awal. Ia menekankan bahwa SPPG yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan kelayakan operasional tidak boleh diizinkan beroperasi.

Menurut Charles, temuan menunjukkan ada SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tetapi sudah dipaksakan melayani masyarakat. Hal ini mengindikasikan masalah pada desain dan tata kelola program dari awal, bukan sekadar pengawasan. Ia menegaskan perlunya proses verifikasi dan perizinan yang ketat sebelum operasional, agar dapur yang tidak memenuhi standar tidak pernah beroperasi. Langkah penutupan setelah pelanggaran atau munculnya korban dianggap terlambat.