Pemerintah Transfer Rp 18,9 T ke Daerah

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan Kemendagri terus mengawasi pengelolaan anggaran daerah, sekaligus memaparkan realisasi APBD per 31 Juli 2026. Total pendapatan APBD provinsi dan kabupaten/kota mencapai Rp 606,8 triliun (51,05 persen), lebih rendah dibanding periode sama 2025 sebesar Rp 691,8 triliun (51,93 persen). Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp 538,6 triliun (42,5 persen), lebih tinggi dibanding 2025 yang sebesar Rp 576,4 triliun (41,7 persen). Pada 5 Agustus 2026, pemerintah pusat menambah anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 18,9 triliun untuk membantu daerah yang kesulitan membiayai belanja pegawai, terutama pembayaran PPPK, serta daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Mendagri menyebut sebagian besar masalah pembayaran belanja pegawai sudah dapat teratasi, meski evaluasi terhadap sejumlah daerah masih berlangsung. Pemerintah juga mendorong tambahan TKD untuk daerah terdampak bencana sebagai prioritas kedua setelah daerah berpendapatan asli rendah, guna mempercepat pemulihan. Mendagri turut mengingatkan daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi, dengan Kemendagri rutin berkoordinasi memantau perkembangan tersebut. Selain TKD, program pemerintah pusat seperti revitalisasi puluhan ribu sekolah, puskesmas, dan penguatan RSUD dinilai turut membantu pemda dalam pelayanan dasar. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, yang turut dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.