Jakarta · Selasa, 8 September 2026Cari
WargaKonoha

Pemutakhiran Desil DTSEN, 4,3 Juta KPM Baru Kini Terima Bansos

Pemerintah telah menyelesaikan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menghasilkan 4.330.417 keluarga penerima manfaat (KPM) baru pada desil 1-4 yang sebelumnya tidak menerima bantuan sosial (bansos). Sejak DTSEN diterapkan pada Triwulan II 2025, jumlah KPM baru bertambah signifikan setiap kuartal, mencapai 1.696.007 KPM pada Triwulan III 2025 dan 1.179.506 KPM pada Triwulan I 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pemutakhiran data dilakukan secara berkala melalui kolaborasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dengan BPS sebagai pengelola data tunggal. Proses ini bertujuan memastikan bansos sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Perubahan data DTSEN juga berdampak pada komposisi penerima program. Pada Triwulan II 2026, seluruh penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai berada pada desil 1-4. Jumlah penerima PKH di desil 1-4 meningkat dari sekitar 8,33 juta keluarga pada Triwulan I 2025 menjadi 10 juta keluarga pada Triwulan II 2026. Penerima bantuan sembako juga naik dari 14,20 juta menjadi 18,25 juta keluarga dalam periode yang sama. Untuk PBI-JKN, penerima pada desil 1-5 bertambah dari 76,479,692 jiwa pada April 2025 menjadi 96,395,043 jiwa pada April 2026, sementara penerima pada desil 6-10 berkurang drastis dari 15,033,200 jiwa menjadi 355,396 jiwa. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menekankan bahwa pemutakhiran data bukan sekadar soal angka, tetapi tentang kehidupan nyata di balik setiap data. Contohnya, Mariatun dari Jawa Tengah yang selama bertahun-tahun tidak memiliki pekerjaan tetap akhirnya terdaftar tepat dalam data pemerintah dan mendapatkan PKH. Gus Ipul juga menampilkan contoh nyata seperti Mistam Rizwandi dan Juriah dari Brebes yang sebelumnya tidak menerima bansos namun kini mendapatkan bantuan setelah data diperbarui. DTSEN juga dinamis, sehingga ada penerima yang sebelumnya mendapatkan bansos mungkin tidak lagi tercatat jika kondisi sosial ekonomi mereka berubah.

Berita terkait