Pengamat Dorong Aparat Jalin Koordinasi Respons Wacana Aksi 'Black September'

Pengamat politik dan intelijen Boni Hargens memaparkan bahwa aksi massa terkait isu "Black September" atau "September Kelabu" diperkirakan akan memuncak pada 24 September 2026 sebagai respons publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah dan pembahasan regulasi di DPR, termasuk RUU Perampasan Aset. Menurutnya, Polri bersama BIN dan TNI sudah memiliki modal dan rekam jejak yang cukup untuk mengamankan dinamika aksi tersebut secara demokratis dan humanis. Boni menekankan pentingnya penerapan paradigma PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) dalam mengelola potensi konflik sosial, dengan pendekatan proaktif melalui deteksi dini, komunikasi terbuka, dan deeskalasi sebelum langkah penegakan hukum diterapkan. Koordinasi tiga pilar keamanan nasional—Polri, BIN, dan TNI—dianggap krusial untuk melaksanakan pencegahan, mitigasi, hingga rekonsiliasi pasca-aksi. Boni juga menyarankan agar Polri mengedepankan komunikasi persuasif dengan koordinator aksi sejak jauh hari guna mencegah penyusupan pihak ketiga dan memastikan penanganan yang kondusif. Keberhasilan pengamanan, menurutnya, tidak hanya dinilai dari ketiadaan kerusuhan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap koridor hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebelumnya, 400 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan aksi massa Front Persaudaraan Islam (FPI) di depan Gedung Orang Tua, Cengkareng, Jakarta Barat. TNI juga menegaskan pembubaran aksi massa yang membawa bendera GAM di Lhokseumawe, Aceh, dilakukan secara persuasif dan sesuai hukum. Di sisi lain, BADAN Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi bahwa kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini berada dalam tahap penyidikan kepolisian.