Jakarta · Kamis, 27 Agustus 2026Cari
WargaKonoha

Perang Siber Memanas, Hacker China Dituduh Bobol Bank Sentral hingga Infrastruktur Vital AS

Pemerintah Amerika Serikat menuduh kelompok peretas yang didukung oleh China, dikenal sebagai "QTFY", telah berhasil membobol jaringan NASA, Federal Reserve (Bank Sentral AS), serta berbagai infrastruktur vital lainnya di wilayah AS. Serangan siber ini dilaporkan terjadi dalam beberapa pekan terakhir, menimbulkan kekhawatiran besar mengenai keamanan siber nasional. Tuduhan ini muncul tak lama sebelum Presiden China Xi Jinping dijadwalkan mengunjungi Washington untuk berunding dengan Presiden AS Donald Trump, menambah ketegangan diplomatik antara kedua negara. Menurut laporan yang dikutip Russia Today, Departemen Kehakiman dan FBI AS telah berhasil menyita tiga domain internet yang diduga digunakan oleh kelompok QTFY untuk mengoperasikan platform peretasan mereka. Penyitaan ini merupakan bagian dari upaya AS untuk menghentikan aktivitas ancaman siber yang berasal dari luar negeri. Pemerintah AS menekankan bahwa serangan ini bukanlah tindakan yang dilakukan oleh individu semata, tetapi merupakan bagian dari kampanye yang terorganisir dan didukung oleh negara asalnya. Pihak berwenang AS juga menyatakan bahwa mereka terus memantau dan bekerja sama dengan mitra internasional untuk mencegah serangan siber yang lebih luas dan merusak. Mereka menegaskan komitmen untuk melindungi infrastruktur kritis AS dari ancaman siber yang semakin canggung dan terorganisir.

Beijing dengan cepat menolak tuduhan ini. Kedutaan Besar China di Washington menyatakan bahwa China menentang dan memerangi segala bentuk serangan siber, serkaligus mendesak AS untuk tidak menggunakan isu keamanan siber sebagai alat untuk mencemarkan nama baik atau mendiskreditkan China. China juga menegaskan bahwa ia sendiri menjadi korban serangan siber dan mendukung upaya internasional untuk menciptakan lingkungan keamanan siber yang stabil dan damai. Pernyataan ini mencerminkan ketegangan yang masih tinggi antara kedua negara mengenai isu keamanan siber dan kepercayaan diplomatik.

Diberitakan juga oleh


Berita terkait