Perjuangan Petugas di Kaltim Padamkan Karhutla Pakai Dana Pribadi

Petugas Dinas Kehutanan Kalimantan Timur terpaksa menggunakan dana pribadi untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat pemangkasan anggaran. Kepala Dinas Kehutanan Kaltim, Rusmadi, mengonfirmasi bahwa sebagian petugas harus menurunkan biaya operasional sendiri sebelum mengisi laporan ke lapangan, sementara anggaran pengganti dari Dana Bagi Hasil (DBH) FCPF sebesar Rp19 miliar diperkirakan baru cair paling lambat September 2026. Dana tersebut tidak seluruhnya dialokasikan untuk karhutla, melainkan juga untuk pemulihan ekosistem. Rusmadi telah menyampaikan isu ini kepada Sekretaris Daerah agar operasi pemadaman tetap berjalan. Para petugas tetap turun ke lapangan meski terbatasnya dana, didorong oleh semangat menjaga kawasan hutan. Setiap kegiatan pemadaman wajib dilengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dokumentasi sebagai bukti penggunaan anggaran negara. Di samping itu, lebih dari 5.000 anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) juga turun serta dibutuhkan anggaran untuk kebutuhan mereka. Seluruh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diperintahkan bertahan di wilayah masing-masing selama ancaman karhutla berlangsung dan berkoordinasi dengan kepolisian serta unsur setempat.