Petani dan Nelayan Bakal Ikut Menikmati Pembiayaan Karbon

Pemerintah Indonesia memperluas pembiayaan karbon untuk menjangkau petani, nelayan, dan masyarakat pesisir sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi dari konservasi lingkungan. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyatakan skema ini menjadi langkah strategis untuk mengubah pembiayaan karbon menjadi instrumen inklusif, bukan hanya untuk korporasi besar. Nilai ekonomi karbon diproyeksikan mencapai US$7,7 miliar per tahun, dengan empat proyek kehutanan yang telah terdaftar memiliki potensi mengurangi emisi 30 juta ton CO2 ekuivalen. Proyek-proyek tersebut berpotensi menghasilkan PNBP Rp500 miliar dari transaksi Rp5 triliun. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 110/2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon serta enam aturan turunan dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) untuk mendukung pasar karbon yang terstruktur. Dengan skema pembayaran berbasis hasil (result-based payment), masyarakat yang terlibat dalam aktivitas konservasi diharapkan dapat memperoleh upah ekonomi secara langsung. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem nilai ekonomi karbon yang berkelanjutan.