Polemik Sengketa TKIP-SDIP Pamulang

Sengketa kepemilikan lahan dan pengelolaan TK Islam Pembangunan (TKIP) serta SD Islam Pembangunan (SDIP) di Pamulang, Tangerang Selatan, antara Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus berkembang meski telah dibahas dalam berbagai forum termasuk legislatif, kepolisian, dan Kementerian Agama. Konflik ini sempat memanas hingga menyebabkan kericuhan pada 22 Agustus lalu, namun kedua belah pihak akhirnya sepakat menjaga kelancaran kegiatan belajar mengajar (KBM) agar tidak terganggu. Pihak kepolisian, khususnya Polres Tangerang Selatan, turun tangan untuk memberikan jaminan keamanan agar tidak ada lagi aksi ormas atau kelompok luar yang mengganggu proses pendidikan.

DPRD Kota Tangerang Selatan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 26 Agustus untuk mendengar aduan dari Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam rapat tersebut, ditemukan adanya perbedaan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM antara yayasan lama (2006) dan yayasan baru yang didirikan oleh UIN (2026). Yayasan lama menegaskan bahwa lahan di Pamulang adalah milik mereka yang dibeli dari dana wali murid dan lembaga pendidikan, sementara UIN mengklaim lahan tersebut sebagai aset negara yang bahkan pernah digadaikan sebesar Rp25 miliar ke Bank Jabar Banten Syariah.

Kementerian Agama memberikan penjelasan bahwa Yayasan Syarif Hidayatullah sebenarnya didirikan oleh UIN sejak tahun 1970-an sebagai instrumen pengabdian masyarakat. Konflik mulai muncul pada 2019 akibat pergantian kepemimpinan rektor UIN yang tidak transisi dengan baik. Para orang tua murid menyatakan tidak peduli dengan sengketa administratif selama anak-anak dapat belajar dengan aman dan nyaman. Pihak kepolisian menegaskan bahwa penyelesaian hukum sengketa akan berjalan terpisah dari jaminan keamanan sekolah.