Ada Beda SK Kemenkumham di Sengketa TKIP-SDIP, DPRD Tangsel Bakal Panggil UIN

Komisi II DPRD Tangerang Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sengketa pengelolaan TK Islam Pembangunan (TKIP) dan SD Islam Pembangunan (SDIP) di Pamulang. Dalam rapat tersebut, DPRD menemukan perbedaan tahun Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM antara yayasan lama dan yayasan baru milik UIN Jakarta. Yayasan lama mencatat SK Kemenkumham tahun 2006, sementara yayasan baru hanya memiliki SK tahun 2026. DPRD menghormati proses hukum yang sedang berjalan namun akan memastikan sengketa ini tidak mengganggu kegiatan belajar-mengajar siswa. Untuk itu, DPRD berencana memanggil pihak yayasan baru milik UIN Jakarta, aparat penegak hukum, dan perwakilan orang tua murid dalam waktu dekat, kemungkinan pada Senin (30/8).