PP PMKRI Soroti Tiga Persoalan Utama Termasuk Keadilan Sosial

Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI), Yohanes Tola, menyoroti tiga persoalan utama dalam pidatonya saat pelantikan Pengurus Pusat PMKRI Periode 2026–2028 di Jakarta. Ketiganya adalah keadilan sosial dalam tata kelola negara, korupsi, dan kebijakan perlindungan sosial berbasis data desil. Menurut Yohanes, keadilan sosial tidak hanya soal pemerataan ekonomi dan bantuan sosial, tetapi juga bagaimana perangkat negara menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan benar. Ketika perangkat negara tidak berfungsi optimal, masyarakat sipil justru menjadi pihak yang terdampak.

Yohanes menjelaskan bahwa ketidakadilan terjadi ketika perangkat negara tidak bekerja atau disalahgunakan sesuai tugas dan fungsinya. Jika fungsi negara mengambil ruang kerja masyarakat sipil, justru masyarakat yang menjadi korban. Sebagai contoh, ia menyoroti penempatan lebih dari 300 perwira Polri yang menduduki jabatan manajerial di berbagai kementerian dan lembaga negara. Hal ini, menurutnya, perlu dikaji dalam konteks reformasi kelembagaan, pembagian kewenangan, dan profesionalitas institusi.

Dengan menyoroti isu-isu struktural ini, PP PMKRI menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan agar kebijakan yang dibuat benar-benar melayani kepentingan seluruh rakyat secara adil dan inklusif.