Prabowo Bidik Efisiensi APBN Rp200 T Lewat Digitalisasi Bansos

Pemerintah Indonesia sedang menerapkan sistem digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari menyatakan bahwa penerapan Perlinsos Digital pada berbagai program dapat menghemat APBN hingga Rp200 triliun. Potensi efisiensi diperkirakan Rp127 hingga 200 triliun berdasarkan data Dewan Ekonomi Nasional tahun 2024, sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI pada Rabu 19 Agustus 2026.

Anggaran perlindungan sosial mencapai sekitar Rp1.300 triliun atau hampir 30 persen dari APBN. Besarnya anggaran ini memerlukan sistem terintegrasi guna mencegah kebocoran penyaluran dana dan membuat bansos tepat sasaran. Digitalisasi bertujuan mengatasi inclusion error, yaitu pemberian bantuan kepada yang tidak berhak, dan exclusion error, yaitu ketidakberian kepada yang berhak. Menurut Kementerian Sosial, 45 persen bantuan sosial masih mengalami inclusion error.

Uji coba Perlinsos Digital di Kota Surabaya menunjukkan pembersihan data penerima secara signifikan. Inisiatif ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk penggunaan anggaran negara yang efektif agar manfaatnya dirasakan maksimal oleh rakyat.