Prabowo Usul Bentuk Pengadilan Ad Hoc Usut BUMN Bermasalah 30 Tahun Terakhir

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengusut BUMN bermasalah selama 30 tahun terakhir. Dalam pidato kenegaraan, ia mengungkapkan kejutan atas jumlah BUMN yang mencapai 1.074, termasuk anak dan cucu perusahaan, jauh lebih besar dari perkiraan awalnya 300-400. Prabowo menekankan bahwa banyak BUMN tidak produktif, merugikan negara, dan perlu pertanggungjawaban dari jajaran direksi.

Prabowo menargetkan restrukturisasi besar-besaran dengan memangkas jumlah BUMN menjadi hanya 300 perusahaan hingga 31 Desember 2026. Sejauh ini, 290 BUMN telah ditutup, yang diperkirakan menghemat sekitar Rp 50 triliun dari biaya direksi, komisaris, sewa, dan operasional lainnya. Ia menyebut ini sebagai restrukturisasi korporasi terbesar di dunia dan yakin akan berdampak positif pada ekonomi Indonesia.

Selain itu, Prabowo menawarkan kemungkinan amnesti khusus bagi pengurus BUMN yang mau bertanggung jawab dan mengakui kesalahan. Rencana ini akan disampaikan ke DPR untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk peluang pemberian amnesti bagi yang taubat.