Proses WHV Diperlambat, Petani dan Pebisnis Australia Jadi Khawatir

Pemerintah Australia menangguhkan sementara pemrosesan visa Working Holiday Visa (WHV) bagi warga 23 negara termasuk Indonesia, sebagai bagian dari tinjauan kebijakan migrasi. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani dan pebisnis sektor pertanian, yang mengandalkan para backpacker sebagai sekitar setengah dari tenaga kerja musiman selama musah panen. Federasi Petani Nasional (NFF) memperkirakan banyaknya pekerja lepas yang berasal dari peserta WHV, dan kehilanganannya berisiko mengganggu ketahanan pangan nasional. Organisasi amil BlurAid juga menyoroti peran penting peserta WHV tidak hanya dalam pemulihan lahan pasca bencana, tetapi juga sebagai pelanggan dan pelanggan di komunitas pedesaan. Beberapa petani, seperti produsen kentang Terry Buckley, khawatir harus meningkatkan penggunaan mesin berbiaya tinggi jika tenaga kerja tidak tersedia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tony Burke menegaskan bahwa skema Mobilitas Tenaga Kerja Pasifik (PALM) akan menjadi alternatif utama, meski pihak petani menilai biaya dan prosesnya jauh lebih mahal dan lambat dibandingkan WHV. Beberapa kelompok pertanian telah mengirimkan surat kepada pemerintah untuk meminta pertimbangan ulang terhadap penangguhan ini.