Purbaya Minta Pemda Tak Buru-buru Terbitkan Obligasi, Pramono: Tetap Saya Ajukan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan tetap akan mengajukan rencana penerbitan obligasi daerah meski Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru menerbitkan surat utang untuk membiayai pembangunan. Pramono menegaskan Pemprov DKI memiliki kebutuhan pembangunan yang harus dibiayai dan mandat untuk melakukan banyak pembangunan. Ia menyampaikan akan mendengarkan dan mengikuti masukan dari Purbaya, namun tetap akan mengajukan obligasi daerah. Sebagai opsi alternatif, Pramono meminta pemerintah pusat mengembalikan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Jakarta jika penerbitan obligasi tidak diperbolehkan.

Menurut Purbaya, kondisi keuangan Jakarta masih cukup kuat untuk membiayai pembangunan tanpa harus menerbitkan obligasi. Ia menilai Jakarta belum memerlukan obligasi untuk mendanai pembangunan infrastruktur karena memiliki kapasitas anggaran dan kemampuan finansial yang memadai. Purbaya menyatakan pemerintah masih mengkaji rencana penerbitan obligasi daerah oleh Pemprov DKI Jakarta dan akan berhati-hati dalam memberikan izin untuk mengantisipasi risiko gagal bayar yang dapat berdampak pada perekonomian nasional.

Sebagai alternatif, Purbaya menyarankan pemerintah daerah memanfaatkan fasilitas pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI. Mekanisme ini memungkinkan pengembalian pembiayaan dilakukan secara berkala melalui pemotongan dana transfer pemerintah pusat kepada daerah.