Purbaya, Reaksi Pengusaha serta Posisi Prabowo

Para pengusaha membutuhkan stabilitas ekonomi dan politik dari pemerintah untuk menjamin pertumbuhan dunia usaha, termasuk kontrol inflasi, peningkatan daya beli, dan infrastruktur yang terjangkau. Saling membutuhkan antara pemerintah dan pengusaha menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, praktik korupsi dan kolusi antara sebagian pengusaha dengan oknum pemerintah masih menghambat proses ini. Untuk membongkar praktik-praktik tersebut, Presiden Prabowo menunjuk Purbaya sebagai Menteri Keuangan dengan harapan dapat menciptakan pemerintahan yang bersih. Purbaya berhasil membongkar praktik under-invoicing yang merugikan penerimaan negara, namun langkah-langkahnya justru mengusik kenyamanan kelompok yang selama ini mendapatkan keuntungan dari praktik tidak terpuji. Berbagai upaya perlawanan muncul, seperti merusak citra Purbaya melalui narasi negatif, tekanan politik di DPR, hingga aksi konkret seperti capital flight yang dapat mempengaruhi pasar keuangan dan nilai tukar rupiah. Struktur ekonomi Indonesia yang tidak sehat, dengan 1% orang terkaya menguasai 46% kekayaan nasional, memperparah situasi. Pasar yang bergeser ke arah persaingan tidak sempurna membuat kebijakan Purbaya rentan terhadap reaksi negatif dari segelintir kelompok kuat. Prabowo kesulitan memberikan dukungan penuh kepada Purbaya karena takut menimbulkan dampak negatif pada perekonomian nasional akibat desakan dan tuntutan para pemilik kapital.