RAPBD Banten 2027 Diproyeksikan Rp 9 T, Sekolah Gratis-Infrastruktur Prioritas

DPRD Provinsi Banten bersama Pemerintah Provinsi Banten menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS RAPBD Banten Tahun Anggaran 2027 pada Jumat (14/8/2026). Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tersebut diproyeksikan mencapai lebih dari Rp 9 triliun. Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermiansyah, menyampaikan bahwa anggaran akan diprioritaskan untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti sekolah gratis dan pembangunan infrastruktur jalan, sesuai prioritas Gubernur Banten Andra Soni. Selain peningkatan anggaran program prioritas, penyusunan RAPBD 2027 juga menekankan prinsip keadilan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Banten. Rifky menegaskan pengelolaan APBD diharapkan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Setelah penandatanganan KUA-PPAS, pembahasan akan berlanjut hingga penetapan APBD dengan mengedepankan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kepentingan masyarakat. Banggar DPRD Banten menyatakan akan terus mengawal proses penyusunan anggaran agar setiap rupiah yang dialokasikan memberi manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Provinsi Banten.