RDP soal B50, DPR Minta Pertamina Antisipasi Bottleneck Logistik

Komisi XII DPR RI menyoroti potensi hambatan logistik dalam implementasi program biodiesel B50 yang mulai diberlakakan 1 Juli 2026. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Donny Oekoen meminta pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga mengantisipasi bottleneck pada sistem logistik energi, mengingat alokasi biodiesel 2026 mencapai 15,65 juta kiloliter. Implementasi B50 membutuhkan kesiapan fasilitas blending, terminal, tangki penyimpanan, transportasi, dan distribusi yang memadai.

Donny meminta gambaran lengkap mengenai kapasitas blending nasional, utilisasi fasilitas Pertamina Patra Niaga, kapasitas storage, jumlah titik blending dan serah, serta kebutuhan investasi tambahan. Tujuannya agar peningkatan penggunaan biodiesel tidak menyebabkan gangguan ketersediaan Biosolar, meningkatnya biaya distribusi, dan kenaikan harga energi yang membebani masyarakat.

Selain kesiapan logistik, DPR juga menekankan pentingnya penguatan kualitas produk BBM seiring meningkatnya kompleksitas spesifikasi B50. Spesifikasi baru mencakup parameter distilasi T50, titik tuang, kandungan FAME 50 persen, dan pengaturan kontaminasi partikulat yang diberlakukan mulai 1 Januari 2027. Sistem quality control dan assurance harus diperkuat dari hulu hingga hilir untuk memastikan kualitas BBM tetap memenuhi standar.